Beranda Internasional Presiden Macron Menyerah, Kenaikan Harga BBM Ditunda Enam Bulan

Presiden Macron Menyerah, Kenaikan Harga BBM Ditunda Enam Bulan

70
0
Presiden Prancis Macron (foto ist)

PARIS – Setelah hampir tiga pekan ratusan ribu orang berunjuk rasa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan pajak bahan bakar ramah lingkungan. Akhirnya pemerintah Prancis mengumumkan akan menunda kenaikan harga BBM tersebut maupun pajak bahan bakar ramah lingkungan. Unjuk rasa itu sendiri diwarnai kerusahan massal, aksi anarkis, dan bentrokan dengan aparat keamanan yang mengakibat beberapa orang tewas, puluhan orang terluka, dan ratusan orang ditahan.

Pemerintah Prancis sendiri sebelumnya sudah  mengumumkan akan memberlakukan kenaikkan pajak BBM yang berimbas pada kenaikan harga BBM itu per 1 Januari 2019. Namun penundaan kenaikan ini dilakukan untuk meredam kemarahan rakyat yang sudah semakin tak terkendali dengan gerakan rompi kuningnya, atau ’The Yellow Vest’.

Seperti dilansir dari AFP dan The Guardian , Selasa (4/12), pengumuman penundaan kenaikan pajak BBM itu disampaikan oleh Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe di hadapan partai berkuasa LREM di Majelis Nasional di Paris, Selasa (4/12). Menurut Philipe, penangguhan kenaikan pajak itu berlaku sampai enam bulan ke depan. Pengumuman itu menandai perubahan signifikan pertama dari Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait kebijakan utamanya sejak ia menjadi presiden setahun lalu.

Selain mengumumkan penundaan itu, pemerintah akan mengambil langkah-langkah lain guna meredam aksi unjuk rasa. Namun Philippe yang konon menerima ancaman, memastikan kalau dirinya tak akan menemui langsung pemimpin kelompok ’Rompi Kuning’ dengan dalih keamanan.

Penundaan kenaikan pajak BBM ini memang menjadi salah satu tuntutan utama para demonstran, selain tuntutan untuk menaikkan standar upah minimum, serta kembali menerapkan pajak kesejahteraan bagi orang-orang yang memiliki pendapatan di atas rata-rata.

Para pengunjuk rasa menilai kebijakan ekonomi Presiden Macron itu sangat menyakitkan dan menyulitkan rakyat kecil Prancis. Reformasi ekonomi yang didengungkan Macron dinilai hanya untuk menguntungkan orang kaya dan menaikkan popularitasnya yang kian menurun. Situasi semakin memanas lantaran Macron terkesan tak menggubris tuntutan pendemo, akibatnya aksi damai berubah menjadi anarkis. Massa yang marah mulai menuntut pencopotan Macron dari jabatan presiden dan digantikan mantan Kepala Angkatan Bersenjata Prancis Jenderal Pierre de Villiers yang mereka sebut sebagai ’seorang komandan sejati.’ Hal itu disampaikan juru bicara gerakan rompi kuning, Christophe Chalençon pada Senin (3/12), pascakerusuhan. Ia juga menyerukan kepada seluruh pejabat pemerintah supaya mengundurkan diri. Jenderal Pierre de Villiers sendiri langsung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai panglima angkatan bersenjata begitu mendengar keputusan Presiden Macron yang melakukan pemotongan anggaran.

Dalam sebuah rapat darurat, pemimpin partai sayap kanan Marine Le Pen dan Jean-Luc Mélenchon mengatakan kalau Macron bisa menjadi presiden pertama negara itu yang memberi perintah tembak di tempat kepada ribuan pengunjuk rasa. Kalau tidak mau menembak pengunjukrasa, lanjut Le Pen, maka Macron harus membatalkankenaikan harga BBM, menurunkan harga gas dan listrik, serta mencabut pembekuan upah minimum, dan pensiun minimum.

Bahkan Le Pen bersama Ketua Partai sayap kiri La France Insoumise meminta Macron segera membubarkan parlemen dan memajukan Pemilu. Sedangkan Menteri Keuangan Bruno Le Maire yang turut membahas dampak unjuk rasa terhadap ekonomi negara itu. ”Yang jelas dampaknya parah sekali, dan terus dirasakan sampai sekarang,” kata Le Maire seperti dikutip AFP.

Hal senada disampaikan partai oposisi pemerintah ketua Partai Les Republicains Laurent Wauquiez yang mengatakan pemerintah Macron gagal memahami kemarahan publik.”Satu-satunya hasil dari pertemuan ini adalah perdebatan di parlemen. Padahal yang kami butuhkan adalah isyarat yang menenangkan, dan ini harus lahir dari satu keputusan yang setiap orang Prancis tunggu, yaitu  membatalkan kenaikan pajak (bahan bakar),” tegas Wauquiez, Selasa (4/12).

Seperti diberitakan sebelumnya, bentrokan massa jaket kuning dengan polisi disusul aksi anarkis sudah terjadi sejak Sabtu (17/11) lalu, yang mana tercatat sedikitnya 400 orang terluka, dan satu orang tewas. Bentrokan kedua antara massa dengan polisi kembali terjadi pada Sabtu (24/11), akibatnya sedikitnya 227 orang terluka, termasuk tujuh orang menderita luka parah, sekitar 130 orang ditangkap polisi. Kerusuhan ketiga terjadi pada Sabtu (1/12) dan Minggu (2/12). Dalam aksi anarkis terakhir selama dua hari itu, tercatat sekitar 136 ribu orang turun ke jalan, ratusan orang terluka, ratusan orang terluka, dan seorang nenek renta berusia 80 tahun tewas. Massa juga membakar ratusan kendaraan bermotor, dan setidaknya 190 bangunan dibakar massa.  Bukan hanya itu, massa juga memblokade ratusan persimpangan jalan dan stasiun pompa bensin. Wali Kota Paris, Anne Hidalgo, mengatakan kerusuhan terakhir di Kota Paris menyebabkan kerugian sekitar € 4 juta atau sekitar Rp 65 miliar.

Untuk diketahui, harga minyak solar yang paling banyak digunakan kendaraan di Prancis sudah mengalami kenaikan sekitar 23 persen selama Macron berkuasa. Pemerintah Prancis juga menaikkan pajak hidrokarbon menjadi 7,6 sen per liter untuk bahan bakar diesel, dan 3,9 sen untuk premium, yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2019. (jpc/jpg/rmol/ant/afp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here