Beranda Ekonomi Bisnis Tahun Ini Kemenko Marves Siapkan Rencana Integrasi Tata Ruang Laut

Tahun Ini Kemenko Marves Siapkan Rencana Integrasi Tata Ruang Laut

262
0
Foto Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Kemenko Marves Muhammad Rasman Manafi. (foto dok Humas Kemenko Marves)

bnrnews.id – Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) melalui Deputi Sumber Daya Maritim berencana melakukan integrasi penataan ruang laut. Penataan ruang laut ini yang menjadi salah satu mandat UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.

”Integrasi penataan ruang laut merupakan perintah UU Cipta Kerja. Hal ini kami kerjakan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” jelas Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Muhammad Rasman Manafi di Jakarta, Jumat (8/1/2020).

Ia menguraikan, penataan ruang di Indonesia sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1947 yang diawali dengan dibentuknya Balai Tata Ruangan Pembangunan (BTRP), kemudian pada tahun 1987 dibentuk Tim Koordinasi terkait Pengelolaan Tata Ruang Nasional (TKPTRN).

Sejak pembentukan TKPTRN, isu mengenai tata ruang secara nasional dibahas lebih detail dengan ditetapkannya UU No.24 tahun 1992 mengenai Penataan Ruang yang menjadi mandat awal dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Dari UU ini kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 1997 terkait RTRWN, lalu diubah menjadi PP No.13 tahun 2017, dan ditegaskan dengan Rencana Tata Ruang Laut yang diatur dalam PP No. 32 tahun 2019.

”Regulasi inilah yang menjadi titik acuan penyelesaian perencanaan tata ruang di wilayah laut dan pesisir,” ujar Rasman.

Menurut Rasman, salah satu isu pengelolaan tata ruang laut di Indonesia yang sedang dikerjakan adalah mengenai Penyelesaian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang mana secara garis besar ada 30 provinsi yang telah selesai dalam urusan teknis kebijakannya.

Selanjutnya, kata Rasman pada tahun ini beberapa provinsi seperti Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Papua segera diselesaikan terkait kebijakan peraturan daerah yang sedang dibuat. Kemudian antara Kemenko Marves, Kementerian ATR/BPN, dan KKP akan menyelesaikan teknis terkait integrasi mengenai penataan ruang laut di Indonesia.

”Kami sedang menyeragamkan cara berpikir mengenai isu integrasi ruang laut kita, supaya nanti produk akhirnya bisa dirasakan. Bahwa adanya integrasi ini merupakan hal yang urgensinya tinggi karena sangat berkaitan erat dengan proses investasi yang akan dilakukan selanjutnya,” pungkas Rasman. (ind)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here