Beranda Kesehatan Dukung Pemerintah Pusat, Jakarta Berlakukan PSBB Ketat 11 – 25 Januari 2021

Dukung Pemerintah Pusat, Jakarta Berlakukan PSBB Ketat 11 – 25 Januari 2021

207
0
Foto infografis PSBB Ketat Jawa-Bali mulai 11 – 25 Januari 2021 (istimewa)

bnrnews.id – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat yang diberlakukan pemerintah di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021 ke depan, juga akan diberlakukan di DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2021.

”Pengetatan PSBB diberlakukan pada periode 11 hingga 25 Januari, dan bisa diperpanjang,” ujar Anies dalam keterangan pers secara virtual di Jakarta, Sabtu (9/1/2021).

Menurut Anies, PSBB ketat dilakukan untuk menekan jumlah kasus aktif terpapar Covid-19 yang terus melonjak dalam dua pekan terakhir. Apalagi kasus aktif Covid-19 di Jakarta saat ini sudah mencapai 17.383.

Dikatakan Anies, angka tersebut adalah yang tertinggi selama pandemi Covid-19 melanda dalam sembilan bulan terakhir. ”Saat ini, kita semua sedang berada pada titik kasus aktif tertinggi selama ini, yaitu di kisaran angka 17.383. Kasus aktif adalah jumlah orang yang saat ini berstatus positif Covid-19 dan belum dinyatakan sembuh, baik yang dirawat di fasilitas kesehatan maupun di dalam isolasi mandiri,” urai Anies.

Adapun dalam pengetatan PSBB kali ini adalah melakukan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) hingga 75 persen, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara jarak jauh atau  online,  sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap bisa beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas terbatas, jam operasional di pusat perbelanjaan seperti mall hanya diizinkan maksimal hingga Pukul 19.00 WIB, kapasitas duduk di café dan restoran dibatasi maksimal 25 persen, sementara layanan take away atau delivery tetap diizinkan.

Tempat ibadah tetap diberi batasan kapasitas 50 persen, fasilitas umum dan semua kegiatan sosial budaya sementara ini dihentikan, fasilitas kesehatan bisa tetap berjalan 100 persen dengan protokol kesehatan, dan transportasi umum seperti selama ini berjalan, yaitu dengan pembatasan kapasitas. Untuk pelaporan, pengetatan PSBB dilakukan mulai dari aspek jumlah orang yang bekerja di kantor, jam operasional restoran dan pusat operasional, hingga jam operasional transportasi umum.

Anies juga mengatakan, meskipun prinsip-prinsip tersebut sudah familiar, bukan berarti membuat semua lengah dalam menghadapi pembatasan ke depan. ”Justru saat ini kita harus benar-benar jaga secara ketat. Kita sama-sama pastikan penambahan kasus bisa landai, sampai nanti vaksin merata terdistribusi untuk kita semua,” pungkas Anies. (ind)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here