Jakarta, BnR News, — Gonjang-ganjing perubahan stuktural Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kian ramai, bursa nama-nama mulai diperbincangkan khalayak umum di media sosial. Terutama ramai diperbincangkan setelah Hasto Kristiyanto menjadi tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Ketua PDIP Djarot Saiful Hidayat singgung tentang peluang Hasto Kristiyanto terpilih kembali menjadi sekjen partai. Menurut dia, penentuan struktural merupakan hak prerogatif ketua umum partai.
“Sekali lagi, yang dipilih oleh Kongres itu hanya ketua umum. Dan ketua umum kemudian sampai menyusun kepengurusan. Kenapa? Karena Kongres itu adalah institusi paling tinggi di partai. Forum tertinggi di partai,” kata Djarot di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Ahad, 1 Juni 2025.
Menurutnya, spekulasi perihal siapa yang bakal mengisi posisi Sekjen PDIP, tidak bisa hanya menduga-duga, namun posisi sekjen saat ini masih Hasto Kristiyanto
“Ini menjadi kewenangan penuh dari ketua umum. Karena yang dipilih, sekali lagi, yang dipilih oleh kongres itu hanya ketua umum. Dan ketua umum kemudian akan menyusun kepengurusan,” ujar Djarot.
Saaat ini Hasto masih menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sekjen PDIP ini terjerat kasus perintangan penyidikan dalam perkara yang melibatkan buron Harun Masiku. Jaksa dalam surat dakwaannya menyebut, Hasto diduga menyuap Wahyu bersama-sama advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku, mulai Juni 2019 sampai dengan Januari 2020.
Djarot menjelaskan, kongres sebagai forum tertinggi partai hanya menentukan ketua umum. Sementara, sang ketua umum nantinya memiliki kewenangan untuk menyusun kepengurusan partai, termasuk memilih figur untuk mengisi jabatan sekretaris jenderal.
Di tempat yang sama Olly Dondokambey seabgau Bendahara umum PDIP beberkan alasan PDIP belum juga menggelar kongres, karena masih melakukan pembenahan di internal agar kongres berjalan aman.
